Kajian + notulensi keterkaitan akreditasi, exit exam & kuota mahasiswa baru oleh ISMKI

Kajian + notulensi keterkaitan akreditasi, exit exam & kuota mahasiswa baru oleh ISMKI

1/10 Documents & Tips - Sharing is our passion

Share This Page

  1. Vicha Annisa
    Kajian + notulensi keterkaitan akreditasi, exit exam & kuota mahasiswa baru oleh ISMKI
    Transcript Header:
    Kajian + notulensi keterkaitan akreditasi, exit exam & kuota mahasiswa baru oleh ISMKI
    Transcript Body:
    • 1. KETERKAITAN ANTARA AKREDITASI, EXIT EXAM DAN KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU (sekaligus dalam rangka notulensi Komisi 4 Muktamar AIPKI VIIManado, 26-28 September 2013) Muhammad Vardian Mahardika, Hernina Oktaviani, Afifan Ghalib Haryawan, et al Ketika Republik Indonesia berdiri, negara ini memiliki janji kemerdekaan yakni akan melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menjadi bagian dari dunia. Salah satu komponen disini adalah Pendidikan yang merupakan ranah yang selalu dinamis dengan segala kompleksitasnya. Kekayaan bangsa Indonesia terletak pada sumber daya manusia, dan dalam hal ini adalah SDM yang berpendidikan. Sehingga pendidikan merupakan landasan fundamental dan ujung tombak akan permasalahan bangsa. Tak terkecuali Pendidikan Kedokteran. Jumlah fakultas kedokteran di Indonesia semakin lama semakin menjamur. Akan tetapi, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan kualitas penyelenggaraan fakultas kedokteran tersebut. Hanya 17 fakultas kedokteran memiliki akreditasi A dan 21 fakultas kedokteran memiliki akreditasi B. Sisanya, lebih dari setengah, memiliki akreditasi C ke bawah (Data 2013). Selain itu, regulasi pembentukan fakultas kedokteran masih tidak ketat. Sebaga buktinya, jumlah fakultas kedokteran berkembang pesat dari 52 fakultas kedokteran pada tahun 2008 menjadi 74 fakultas kedokteran pada tahun 2013. Sehingga tak ayal banyak permasalahan yang menyeruak akibat menjamurnya fakultas kedokteran di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan adalah kaitan antara Akreditasi, exit exam, dan Kuota penerimaan mahasiswa baru. UU Dikdok yang disahkan pada tahun ini (Kamis 11 Juli 2013) oleh Prof dr. Akmal Taher SpU(K) dengan segala percepatan yang ada, berkeinginan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Cakupan dari UU tersebut sangatlah luas dengan target sasaran berbagai element penyelenggara pendidikan kedokteran, mulai dari pemerintah, Mengakar di tatanan lokal, kokoh di tatanan nasional, bersuara di tatanan internasional
    • 2. mahasiswa, dosen, rumah sakit pendidikan hingga ujian kompetensi. Dan dalam UU ini agaknya pemerintah mengambil porsi yang cukup besar/andil lebih dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Rasio dosen dan mahasiswa Dalam UU tersebut tercantum bahwa hanya universitas yang memiliki rasio dosen yang cukup, gedung, laboratorium dan rumah sakit pendidikan yang dapat memperoleh izin mendirikan fakultas kedokteran. Pembentukan Fakultas Kedokterandan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 3 UU Dikdok menyatakan paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan; c. memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Sedangkan bila kita mengacu pada standar pendidikan dokter Indonesia 2012 yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, rasio seluruh mahasiswa dan dosen ekuivalen waktu mengajar penuh untuk tahap akademik maksimal 10:1 dan tahap profesi maksimal 5:1 sesuai dengan disiplin ilmu terkait. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih belum terealisasikan secara optimal. Tak sedikit pula fakultas maupun program studi pendidikan kedokteran yang sangat kekurangan dosen, bahkan ada yang hanya memiliki 1 dokter spesialis. Salah satu pihak yang terugikan disini adalah mahasiswa. Akibatnya jadwal akademik baik preklinik maupun klinik tidak menentu dikarenakan dokter yang mengajar harus didatangkan Mengakar di tatanan lokal, kokoh di tatanan nasional, bersuara di tatanan internasional
    • 3. atau bahkan diterbangkan dari universitas lain. Ironinya banyak univeritas yang tetap melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan angka yang menggembung. Sehingga rasio ini semakin jauh dari kata pantas dan layak. Penerimaan mahasiswa baru Sedangkan untuk penerimaan calon mahasiswa juga akan mengalami perubahan yang besar setelah UU Dikdok berlaku. Pada pasal 9 menyebutkan bahwa 1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. 2) Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan. Bila kita mengacu pada Surat Edaran DIKTI No:576/E/HK/2013 terkait kuota penerimaan mahasiswa FK didasarkan pada 2 hal penting yakni akreditasi dan jumlah mahasiswa yang lulus Uji Kompetensi. HASIL UJI KOMPETENSI DOKTER INDONESIA AKREDITASI
    View More

Recent Reviews

  1. Singam Puli
    Singam Puli
    5/5,
    Version: 21/10/2013
    We Malaysians may stop sending students to Indonesia from now onwards due to the unprofessional handling of students and their exams...
  2. Singam Puli
    Singam Puli
    5/5,
    Version: 21/10/2013
    Exit Exam should be kept among the local students of Indonesia, forcing foreign students should be stopped immediately, this exit exam does nor serve any purpose for foreign students. We will Malaysians may stop sending our children to Indonesia in the future if the government of Indonesia is adamat in enforcing such a unilateral biased law.
  3. Vejay Chin
    Vejay Chin
    5/5,
    Version: 21/10/2013
    Give your opinion on why Malaysian students need to sit for Exit Exam when they will be working as houseman at Malaysian government hospitals practicing as interns for 3 years before being registered as Medical Officers.. ??